Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng) mengadakan Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) bertempat di Balai Kerapatan Sri Mahkota Wisma Daerah Bengkalis, Selasa, 10 Oktober 2023.
Kegiatan itu merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Sosial Politik dan Kementerian Luar Negeri BEM Polbeng.
Acara yang mengangkat tema “Dampak Lingkungan dan Sosial serta Solusi Berkelanjutan dalam Penanganan Ketersediaan BBM, Gas dan Pengendalian Abrasi di Pulau Bengkalis†dihadiri oleh Direktur Polbeng Johny Custer, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Alfakhrurrazy, Dandim 0303/Bengkalis, Letkol Arh. Irwan Nurdin, perwakilan dari Polres Bengkalis, Herman Gelva dan Sekretaris Balitbang Bengkalis, Syahidallah.
Peserta terdiri dari puluhan organisasi mahasiswa (ormawa) Polbeng, Dema STAIN, Dema STIE dan paguyuban di Bengkalis.
Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari Bappeda Bengkalis, Rinto, PUPR Bengkalis, Edi Kurniawan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bengkalis, Zulpan.
Menteri Kominfo BEM Polbeng, Nazib Tun Razaq menyampaikan, dalam FGD tersebut dibahas tentang tiga masalah krusial yang dimiliki Pulau Bengkalis.
Sebagaimana kita ketahui, Pulau Bengkalis yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau memiliki permasalahan terkait ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, LPG 3 kg serta masalah pengendalian abrasi yang memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.
“Pertalite adalah salah satu kebutuhan pokok banyak orang, sedangkan LPG 3 kg juga memiliki peran vital untuk memasak dan memenuhi kebutuhan energi dalam rumah tangga,†ujar Nazib Tun Razaq kepada media ini melalui aplikasi berbagi pesan WhatsApp, Selasa, 10 Oktober 2023.
Sementara itu, sambutannya lagi, permasalahan abrasi pantai merupakan masalah lingkungan yang juga perlu perhatian serius terutama dalam upaya menjaga kelestarian pantai dan ekosistem sekitarnya.
“FGD ini kita laksanakan agar dapat memahami serta mencari solusi bersama bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terkait dengan abrasi, minyak dan LPG 3 kg yang dihadapi masyarakat khususnya di Pulau Bengkalis,†ujarnya.
Ia menjelaskan, FGD dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang ada atau yang direncanakan terkait dengan abrasi, minyak dan LPG 3 kg serta mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan seluruh peserta yang hadir dalam FGD tersebut.
“Melalui FGD ini, kita berharap adanya tindakan dari pemerintah ke depannya untuk mengatasi permasalahan yang ada, juga dapat tercipta kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa terutama BEM Polbeng. Selain itu, Kita berharap ke depannya, FGD dapat dijadikan tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah tanpa harus melakukan demonstrasi atau unjuk rasa turun ke jalan,†pungkasnya.